Hukum Asuransi

Pertanyaan  

Assalamualaikum ustadz saya mau tanya hukum asuransi karena saat ini gencar sosialisasi bpjs oleh pemerintah ?

Jawaban
Ustadz DR. Oni Sahroni, MA

Waalaikumussalam Warahmatullah Wabarakatuh,

Pertama, skema yang dipraktekan oleh asuransi konvensional termasuk BPJS saat ini itu belum sesuai dengan syariah karena transaksi yang berlaku adalah transfer of risk atau jual beli resiko dimana premi yang dibayar pasti sedangkan manfaat atau biaya pertanggungan tidak pasti hal ini bagian dari ketidak pastian atau gharar yang dilarang dalam hadist Rasulullah Saw,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar.” (HR. Muslim)

juga penempatan premi tersebut di portofolio ribawi seperti deposito bank konvensional atau obligasi. begitu pula ada unsur kapitasi yang ada ketidak pastian atau ada unsur gharar .

 

Kedua, BPJS ini adalah satu-satunya asuransi penjaminan social yang preminya murah bisa dijangkau masyarakat umum dan bisa mengcover rawat inap dan rawat jalan. Disamping itu kebutuhan akan mitigasi resiko tersebut itu adalah kebutuhan sekunder atau primer yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat. Oleh karena itu menurut saya walaupun BPJS pada saat kondisi linear atau natural itu tidak diperkenankan, tetapi boleh dalam kondisi darurat. Diantara kondisi darurat tersebut apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga harus diikuti oleh seluruh entitas dan personal juga memiliki konsekuensi hukum tersendiri apabila tidak melakukannya atau ikut serta di dalamnya yang kedua untuk masyarakat tidak mampu untuk menjadi peserta asuransi syariah swasta, hal ini berdasarkan kaidah,

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ

 “Keperluan (akan sesuatu) dapat menempati posisi (setara dengan) darurat”;

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَات

“Keadaan darurat (menyebabkan) dibolehkannya (hal-hal) yang terlarang”;

مَا اُبِيْحُ لِلضَّرُوْرَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

“Apa yang dibolehkan karena adanya darurat diukur menurut kadarnya”.

 

Wallahu a’lam.